Jumat, 18 Januari 2008

Terkait Kasus Pemalsuan Ijasah Kades Rejasari Kepsek SD III Rejasari

Kepsek SD III Rejasari Bisa Diancam Hukuman

Langensari, KORAN IMSA,-

Kepala SDN III Rejasari, Adang Suryana tidak bisa cuci tangan terkait pemalsuan ijazah Kepala Desa Rejasari, RS yang telah divonis 6 bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Ciamis. Pasalnya ia turut serta dalam memuluskan akis kejahatan pemalsuan ijazah LW. Karena itu, sejumlah tokoh masyarakat Rejasari meminta aparat penegak hukum agar menyeret Adang ke meja hijau. Berdasarkan KUHP Pasal 55 ayat 1, Adang didakwa turut serta dalam aksi kejahatan. “Kami minta keadilan agar saudara Adang juga merasakan pengapnya bui,” ujar tokoh Rejasari, Enceng Setiawan,S.Pd, yang juga Ketua Komite Sekolah SDN III Rejasari.

Menurut Enceng, sebagai kepala sekolah, Adang selain melanggar hukum juga cacat moral karena memberikan contoh yang tidak etis. Apalagi terkait masalah ijazah, sekolah jelas bertanggungjawab secara moral. “Ini tidak bisa dibiarkan sebab akan menjadi bumerang dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada sekolah,” tambah Enceng.

Lebih jauh Enceng mengatakan, bahwa dirinya sebagai ketua komite merasa dipermalukan dengan kasusus ini. Dirinya menilai bahwa selama ini kepala sekolah terlalu banyak persoalan yang jelimet yang mengakibatkan citra sekolah juga ikut tercoreng oleh prilakunya. Bahkan kata dia, bukan saja masalah kasus yang menyangkut pemalsuan ijazah, tapi masih ada kasus-kasus lainnya yang harus ditindaklanjuti, seperti masalah DAK untuk pembangunan sekolah untuk fisik, ada yang belum bisa direalisasikan seperti pembangunan sarana WC sekolah. Itu juga, kata dia harus ditindaklanjuti oleh pihak dinas terkait dan bawasda.

“Karena kalau tidak diberi pelajaran maka dihawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi dunia di masa yang akan datang,” ujar Enceng.

Sementara itu KH. Muin Abdurohim dari Dewan Pendidikan Kota Banjar menyatakan, kepala sekolah yang cacat moral apalagi tersangkut hukum sebaiknya tidak diaktifkan lagi. Karena selain mencemari dunia pendidikan juga menganggu kenyamanan warga sekolah dan masyarakat sekitarnya. “Bawasda dan Dinas Pendidikan Kota Banjar harus turun tangan dalam masalah ini agar jelas dimana posisi Kepala SDN III Rejasari Adang Suryana. Kalau tidak, posisi Adang Suryana tetap akan menjadi polemik,” ujarnya. (Wan/Die/Koran IMSA).***

Warga Desa Legokherang takjadi Pisahkan Diri

KUNINGAN, (PR).-

Untuk kedua kalinya, massa dari Desa Legokherang Kec. Cilebak Kab. Kuningan, Jumat (10/6) melancarkan aksi unjuk rasa dan kali ini ke kantor pemkab setempat. Namun, kedatangan massa selain menegaskan kembali aspirasi mereka, juga sekaligus meminta maaf kepada Bupati H. Aang Hamid Suganda atas kejadian unjuk rasa sebelumnya yang disadari mereka "kebablasan".

Kepada Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda yang saat itu langsung menemui massa, warga menyatakan, secara administratif tidak ada keinginan ataupun niat untuk bergabung dengan Kec. Rancah Kab. Ciamis ("PR",4/6-red.). "Tujuan kami unjuk rasa saat itu, bukan untuk tujuan memisahkan diri," kata Uyu Wahyudin, juru bicara warga pengunjuk rasa.

Uyu Wahyudin dan beberapa warga lainnya, mengaku sangat menyesal adanya pihak yang berupaya memprovokasi warga pengunjuk rasa, sehingga kemudian menimbulkan opini, seolah-olah Legokherang ingin bergabung dengan wilayah Kec. Rancah Ciamis. "Karena itu, kami datang untuk meminta maaf atas perbuatan kami. Kami tetap bagian dari warga Kuningan, tidak menginginkan bergabung dengan Ciamis atau daerah lainnya," tandasnya seraya dibenarkan Kades Legokherang, Syamsu.

Namun, pada kesempatan itu, salah seorang warga kembali menegaskan, pentingnya pembangunan ruas jalan antara Legokherang dengan Cilebak. Karena, dengan kondisi jalan yang ada saat ini, harga-harga berbagai barang kebutuhan menjadi sangat mahal. Begitu pula dengan biaya tranportasi, baik ojek maupun mobil umum. "Karena itu, kami berharap, pembangunan jalan Legokherang-Cilebak bisa dilaksanakan tahun 2006 seperti yang dijanjikan oleh Pak Bupati," ucap salah seorang warga pengunjuk rasa.

Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda yang saat itu langsung menemui para pengunjuk rasa, menanyakan apakah kedatangan dan pernyataan mereka itu atas paksaan ataupun tekanan. Dengan serempak, warga pun segera menjawab,".. Tidak, tapi atas kesadaran sendiri." Mendengar jawaban itu, Bupati Aang pun, menyatakan memaafkan seraya beranalogi, ibarat bapak punya banyak anak, tentunya ada saja anak yang nakal.

Bupati didampingi Kepala Dinas Bina Marga, Ir. H. Jajat Sudrajat, pun menegaskan, pembangunan wilayah selatan Kab. Kuningan, memang masih perlu penanganan dan perhatian yang cukup serius, khususnya sarana transportasi maupun pendidikan.

Karena itu pula, lanjut Aang, dirinya sering datang ke Legokherang yang belum terjamah pembangunan secara besar-besaran, bahkan sempat mobilnya terjebak lumpur dan mogok, jutsru karena ingin mengetahui persis dengan mata kepalanya sendiri, masalah kondisi di Legokherang tersebut.

Menyinggung keinginan warga untuk pembangunan ruas jalan Legokherang-Cilebak, Bupati Aang kembali menegaskan, pembangunan jalan tersebut akan dilakukan tahun 2006 mendatang. Pembangunan jalan tersebut, tidak dapat dilaksanakan tahun 2005 ini, karena membutuhkan dana yang cukup besar, sekira Rp 1 miliar. Karena, di sana juga terdapat tiga jembatan yang putus. Sementara ini, sedang dilakukan pembangunan jalan Mandapa-Kembanglopang sepanjang 1, 26 km," jelasnya.(A-98)***